Jakarta, CNN Indonesia --
Guru Besar norma internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik pernyataan berbareng RI-China usai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing akhir pekan lalu.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pun langsung buka bunyi mengenai polemik batas-batas Laut China Selatan dengan teritori Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Poin 9 dalam pernyataan berbareng RI-China tertera kedua pihak bakal bersama-sama menciptakan lebih banyak titik terang dalam kerja sama maritim.
Kedua pihak mencapai kesepahaman berbareng nan krusial mengenai pengembangan berbareng di bidang-bidang nan mempunyai klaim nan tumpang tindih (overlapping claims).
Hikmahanto menyoroti poin tersebut berangkaian klaim tumpang tindih China di Laut China Selatan (LCS).
"Menjadi pertanyaan mendasar apakah nan dimaksud dengan overlapping claims ini mengenai klaim sepuluh garis putus oleh China nan bertumpang tindih dengan klaim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna Utara?" kata Hikmahanto dalam rilis resmi, Senin (11/11).
Dia lampau berujar, "Bila memang benar, berfaedah kebijakan Indonesia mengenai klaim sepihak China atas Sepuluh [dulu sembilan] Garis Putus telah berubah secara drastis."
Hingga pemerintahan Joko Widodo berakhir, Indonesia tegas tak mengakui klaim sepihak Sepuluh Garis Putus dari China (Ten dishes lines).
RI menga...