Yordania, Qatar, Saudi, Tolak Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Gaza

Jakarta, CNN Indonesia --

Yordania, Qatar, dan Arab Saudi kompak menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian pasca-perang di Jalur Gaza, Palestina.

Ketiga negara Arab itu menolak lantaran mengirim pasukan penjaga perdamaian bakal terlihat seperti "melindungi Israel dari Palestina", demikian keterangan seorang pejabat Arab kepada The Times of Israel, Selasa (6/8).

Meski ketiga negara ini menolak, Mesir dan Uni Emirat Arab sementara itu menyanggupi permintaan tersebut, demikian menurut tiga sumber.

Seorang pejabat senior UEA sempat menulis opini di Financial Times pada bulan lampau nan menyatakan bahwa pasukan penjaga perdamaian di Gaza "meletakkan dasar bagi pemerintahan dan membuka jalan untuk menyatukan kembali Gaza dan Tepi Barat di bawah satu Otoritas Palestina (PA) nan sah."

Dia menuliskan bahwa "misi internasional sementara" itu bakal bekerja untuk mengatasi krisis kemanusiaan serta menegakkan norma dan ketertiban.

Jika terbentuk, pasukan penjaga perdamaian ini disebut-sebut bakal dipimpin oleh AS. AS belakangan memang berupaya mengukuhkan kembali peran Otoritas Palestina di Gaza guna mencegah Hamas memegang kendali lagi.

Selama proses itu, menurut AS, pasukan keamanan dan pemerintahan sementara bakal diperlukan.

Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken pada Juni mengatakan kepada menlu-menlu Arab bahwa Washington bakal membantu membentuk dan melatih pasukan keamanan dan memastikan bahwa mereka bakal mempunyai mandat sementara hingga pada akhirnya digantikan sepenuhnya oleh Otoritas Palestina.

Menurut tiga sumber, Blinken juga menyatakan bahwa AS tak bakal menyumbangkan pasukannya sendiri. Washington hanya bakal membantu membentuk dan melatih.

Dalam konvensi pers pada 12 Juni di Doha, Blinken mengatakan AS dan mitranya bakal segera merilis rencana pengelolaan Gaza pascaperang.

Rencana itu awalnya mau dirilis bulan depan, namun pemerintah akhirnya sepakat menundanya hingga kesepakatan gencatan senjata tercapai, demikian menurut seorang pejabat AS.

AS hingga sekarang juga disebut tetap berambisi Saudi ikut dalam upaya tersebut.

Otoritas Palestina sementara itu tampaknya sudah memutuskan untuk berupaya sendiri dalam merencanakan pemerintahan Gaza pascaperang. PA telah menyusun arsip setebal 101 laman nan berjudul "Intervensi dan Layanan Pemerintah Palestina dan Rencana untuk Hari Setelahnya di Jalur Gaza."

Rencana itu dipelopori oleh Perdana Menteri Otoritas Palestina nan baru, Mohammed Mustafa. Ramallah sudah membagikan rencana tersebut kepada para pemangku kepentingan internasional.

"Dokumen ini bermaksud untuk menggambarkan langkah-langkah krusial nan bakal diambil PA untuk menyatukan pemerintahan di Tepi Barat dan Jalur Gaza, memungkinkan pemberian jasa dasar nan terintegrasi dan responsif kepada rakyat kami setelah gencatan senjata dan kesepakatan politik tercapai, dan menyajikan jasa serta aktivitas krusial nan dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah di Jalur Gaza," demikian isi rencana Otoritas Palestina nan diperoleh The Times of Israel.

"Namun, tugas untuk mengatur Gaza, memastikan keamanan dan memulihkan jasa dan aktivitas ekonomi, serta membangun kembali tempat tinggal dan infrastruktur, bakal memerlukan support internasional nan signifikan. Rencana ini mengenai dengan proses reformasi nasional nan lebih besar nan bakal memperkuat Pemerintahan Palestina, memperbarui dan meningkatkan kepercayaan penduduk negara, serta memperkuat landasan kerakyatan di tingkat lokal dan nasional," demikian keterangan arsip tersebut.

(blq/dna)

[Gambas:Video CNN]