Jakarta -
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mencopot para manajer di wilayah nan pengedaran pupuknya bermasalah. Hal ini dikatakannya usai menerima laporan sejumlah kepala desa.
Laporan itu disampaikan secara langsung dalam aktivitas Gerakan Nasional Pangan Merah Putih menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman. Acara ini dihadiri 1.300 kepala desa se-pulau Sumatera dan Jawa.
Pada kesempatan itu, Amran memanggil sejumlah kepala desa nan mengaku belum menerima tambahan pengedaran pupuk ke atas panggung untuk berdialog. Amran mengingatkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan penambahan kuota pupuk menjadi 100%.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Presiden sudah tambah kuota 100% se-Indonesia. Kedua, kemarin ada utang petani-nelayan dengan macet 10 tahun itu diputihkan. Begitu sayangnya pada petani, UMKM, masyarakat kecil, perintah Pak Presiden," ujar Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).
Sejumlah kepala desa menyampaikan keluhannya, mulai dari kepala desa dari Cilacap hingga Bondowoso. Beberapa di antara mereka mengaku tidak mengetahui bahwa kuota pupuk telah ditambah menjadi 100%.
"Saya dari Desa Bokor, Bondowoso. Kita belum tahu ada tambahan 100%. Namun hari ini sedang perbaikan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)," kata salah seorang perwakilan desa tersebut.
Kepala desa nan berasal dari Cilacap, mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan info ada support pupuk. Sedangkan, kepala desa dari Banten mengaku kesulitan mendapatkan pupuk.
...