Mengenal Lebih Dekat PBJT, Penting bagi Pemilik Hotel hingga Rumah Kos

Jakarta, CNN Indonesia --

Penerapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) nan mulai bertindak sejak awal 2022 membawa angin segar bagi sektor pariwisata dan perhotelan di Indonesia. Meskipun mempunyai sejumlah tantangan, dalam jangka panjang instrumen ini dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan dan peningkatan kualitas jasa perhotelan.

PBJT diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan bertindak mulai 5 Januari 2022. Pajak ini sendiri dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi peralatan dan/atau jasa tertentu.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, menyampaikan jenis pajak ini tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2024 tentang pajak wilayah dan retribusi daerah. PBJT Perhotelan merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi peralatan dan jasa tertentu nan meliputi jasa perhotelan.

"Jasa perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan akomodasi penunjangnya. Serta penyewaan ruang rapat alias pertemuan pada penyedia jasa perhotelan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (26/8).

Ia memaparkan, kategori nan masuk dalam PBJT Jasa Perhotelan di antaranya hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/guest house/bungalo/resor/cottage, tempat tinggal pribadi nan difungsikan sebagai hotel, serta glamping.

Di sisi lain, mengenai dengan pengenaan pajak hotel untuk rumah kos, sejak d...