Pemda-BUMN Sering Ngadu ke KPK soal Masalah Ini

Jakarta -

Koordinator Pelaksana Stranas PK sekaligus Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkap, pihaknya kerap menerima keluhan dari pemerintah wilayah (pemda) mengenai pengelolaan tambang. Keluhan nan kerap diterima adalah mengenai dengan bagian nan diterima pemda sedikit.

Padahal, pemda merasakan akibat langsung dari masalah tambang. Sebutnya seperti jalan nan rusak dan berdebu.

"Yang pertama dari KPK dari Stranas kita mendengar banyak keluhan dari pemerintah wilayah gimana di sektor pertambangan, pemerintah wilayah memang berasas izin hanya kebagian sedikit," katanya dalam aktivitas Penandatangan Kerjasama BUMN dan BUMD pada Sektor Pertambangan dan Pengelolaan Sampah di KPK, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

"Yang jelas jalannya rusak, berdebu-debu, masyarakatnya protes tapi memang izin kita bilang sebagian besar itu di pusat," sambungnya.

Ia pun mengatakan, pemda Sulawesi Tenggara pernah datang ke KPK untuk mengeluh. Sulawesi Tenggara merupakan penghasil nikel, tapi pendapatan original wilayah (PAD)-nya sedikit.

Di saat nan sama, kata Pahala, BUMN juga mengeluhkan adanya oknum pemda nan merepotkan operasional BUMN. Salah satunya adalah oknum nan datang meminta sumbangan.

Sementara, ketika BUMN memerlukan rekomendasi dari pemda dibuat lama dan tidak jelas.

"Kita dengar juga keluhan dari BUMN bahwa oknum-oknum pemda banyak juga ngrepotin operasional BUMN. Jadi lewat sumbangan itu tetap lumayan, sekali-sekali datang. Tapi pokoknya jika ada sedikit rekomendasi dibutuhkan dari pemda udah pasti habis...