Investor Asing Mau Garap PLTS di RI Nggak Perlu Ikut Aturan TKDN

Jakarta -

Pemerintah terus berupaya memperlancar arus investasi untuk mendorong proyek-proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menjelaskan saat ini memang pelaku upaya PLTS tetap kesulitan mendapatkan biaya dari lembaga finansial luar negeri untuk menggarap proyek.

Hal ini terjadi karena, kebanyakan lembaga asing punya kriteria alias syarat tertentu untuk menyalurkan biaya ke proyek PLTS di Indonesia. Seperti jumlah komponen PLTS nan boleh dibeli di dalam negeri.

"Hari ini pertama tadi satu, jika mau dapat pembiayaan luar negeri kudu mencantumkan TKDN, berfaedah kita nggak bisa dapat duit dari World Bank, ADB (Asian Development Bank) Islamic Development Bank, semua nggak. Jadi, ini kudu dibuka itu agar bisa sekarang," ungkap Rachmat dalam konvensi pers di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2024).

Di sisi lain Rachmat menjelaskan bahwa sampai saat ini sangat jarang industri PLTS dalam negeri nan saat ini bisa memenuhi TKDN sampai 40% untuk 2024 dan 60% 2025. Sebab, ada beragam aspek salah satunya seperti kualitas komponen teknologi asal dalam negeri nan kudu didorong agar lebih mumpuni.

Oleh karena itu, Rachmat mengatakan bahwa Kemenko Marves juga mengundang supplier dan pabrikan PLTS dalam negeri untuk mendorong kualitas produknya. "Teknologinya berkembang terus, jadi saat ini kita juga lagi mengundang supplier-supplier alias pabrikan-pabrikan nan bisa bikin dengan teknologi nan cocok deng...