Eks PM Thaksin Shinawatra Didakwa karena Hina Kerajaan Thailand

Sedang Trending   by: Nadia Fitriani 3 bulan yang lalu

CNN Indonesia

Selasa, 18 Jun 2024 14:22 WIB

Jaksa resmi mendakwa mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra lantaran mencemarkan nama baik Kerajaan Thailand, Selasa (18/6). Jaksa resmi mendakwa mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra lantaran mencemarkan nama baik Kerajaan Thailand, Selasa (18/6). (AFP/Manan Vatsyasyana)

Jakarta, CNN Indonesia --

Jaksa resmi mendakwa mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra karena mencemarkan nama baik Kerajaan Thailand, Selasa (18/6).

Namun, Thaksin mendapatkan agunan dari pengadilan sehingga tak bakal menjalani penahanan sebelum sidang usai resmi didakwa. Jaminan itu didapat usai miliarder 74 tahun tersebut memintanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hari ini seorang jaksa penuntut mendakwa Thaksin Shinawatra dan pengadilan menerima kasus ini," demikian keterangan Kejaksaan Agung Thailand, seperti dikutip AFP, Selasa (18/6).

"Pengadilan telah membebaskan Thaksin dengan agunan 500.000 baht (Rp223 juta) dengan syarat tak boleh meninggalkan negara selain diizinkan," demikian pernyataan pengadilan, seperti dikutip Reuters.

Thaksin terancam balasan hingga 15 tahun penjara jika terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap Kerajaan Thailand. Pencemaran nama baik ini buntut wawancaranya pada 2015 dengan media Korea Selatan.

[Gambas:Video CNN]

Thailand mempunyai beberapa undang-undang pencemaran nama baik kerajaan nan melindungi Raja Maha Vajiralongkorn dan keluarganya, dan menjadi patokan pelindung kerajaan paling ketat di dunia.

Masing-masing kasus pencemaran nama baik Kerajaan Thailand bisa menyebabkan pelaku dipenjara hingga 15 tahun.

Para kritikus menilai undang-undang itu telah disalahgunakan kerajaan untuk membungkam kebebasan berpolitik. Dugaan penyalahgunaan sudah berjalan sejak protes anti-pemerintah pecah di Negeri Gajah Putih pada 2020 dan 2021.

Kasus terhadap Thaksin merupakan satu dari empat kasus nan menyeret tokoh politik ternama Thailand belakangan ini.

Mahkamah Konstitusi Thailand saat ini juga sedang membahas kasus PM Srettha Thavisin mengenai dugaan pelanggaran etik buntut penunjukan pengacara dalam kabinet hingga upaya membubarkan partai oposisi pemerintah Move Forward Party (MFP).

Pengadilan diperkirakan mengumumkan sidang alias tanggal putusan berikutnya untuk kasus-kasus nan melibatkan Srettha dan MFP dalam waktu dekat.

(blq/chri)

Selengkapnya
Sumber Artikel Internasional
Author  Nadia Fitriani
Artikel Internasional