DPR Sorot Korupsi di Dapen BUMN, Bos Taspen Buka Suara

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti kondisi kondisi biaya pensiun (dapen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nan saat ini mengalami kesalahan tata kelola investasi hingga adanya dugaan kasus korupsi nan melibatkan petinggi sehingga merugikan negara.

Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengatakan, pengelolaan investasi perlu dicermati agar selalu merujuk prinsip kehati-hatian dan merugikan potensi biaya pensiun ke depannya.

"Informasi nan masuk ke Komisi VI bahwa skemanya sudah tidak relevan dalam konteks melakukan pengelolaan investasi biaya pensiun dan ada kekurangan transparansi, tidak akuntabel dalam pengelolaan dapen, hingga kepengurusan nan tidak kompeten, lemahnya pengawasan internal dan ekstenal apalagi ada kecenderungan praktek korupsi nan melibatkan pengelolaan biaya pensiun," ujarnya saat rapat antara Komisi XI dengan PT Taspen (Persero), dikutip Rabu (26/6).

Ia menjabarkan, ada 22 dari 48 biaya pensiun BUMN program pensiun faedah pasti nan mempunyai rasio kecukupan biaya dibawag 100%. Padahal rasio tersebut untuk mengukur keahlian dapen dalam bayar tanggungjawab seluruh peserta pensiun.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, kekurangan kecukupan biaya nan sebanyak 22 dapen BUMN berasas kalkulasi Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkirakan mencapai Rp 12-13 triliun.

"16 dapen BUMN hanya mencetak invesatsi diabawah 6% ini dibawah rata-rata imbal hasil SBN. Ada 4 dapen membukukan imbal hasil inveatsi dibawah 4%, salah satunya 0,9%, diluar ke empat entitas itu dapen pelindo yg sekarang tersangkut korupsi 1,9%," sebutnya.

Ia menambahkan, menyangkut persoalan nan membelanggu tata kelola PT Taspen (Persero) ada kecenderungan mengenai transaksi fiktif dan penyalahgunaan kewenangan nan saat ini sudah dalam ranah hukum.

"Intinnya adalah menemukan indikasi kuat investasi fiktif surat utang jangka menengah nan tak sesuai prosedur yangmerugikan negara. Kita diharapkan ini bakal diusut tuntas lantaran masuk wilayah hukim," tuturnya.

Aria menambahkan, KPK juga menemukan adanya aliran biaya swasta dalam investasi fiktif nan melibatkan langsung mantan Direktur Utama Taspen. Hal itu memperkuat dugaan korupsi sitematis di tubuh taspen.

"Ini menjadi suatu perihal nan membangkitkan kedepan gimana peran investasi fiktif banyak terjadi nan mulai terungkapnya investasi fiktif nan sangat rapi dan terstuktur," pungkasnya.

Dalam kesempatan nan sama, Plt Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto memastikan perseroan bisa membayarkan hak-hak peserta meskipun saat ini terseret kasus dugaan investasi fiktif nan menyeret mantan Direktur Utama Taspen Antonius NS Kosasih.

Taspen merupakan BUMN nan bergerak di bagian asuransi tabungan hari tua dan biaya dana pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat negara. Berdasarkan info Mei 2024, Taspen melayani 7.611.277 peserta.

"Dengan kasus nan sedang menimpa Taspen terutama kepada mantan Direktur Utama PT Taspen, kami di sini bisa meyakinkan lah kepada para peserta kami bahwa hak-haknya bisa tetap kami bayar. Baik itu THT (tabungan hari tua), JKK (jaminan kecelakaan kerja) maupun JKM (jaminan kematian)," ungkapnya

Ia memaparkan, komitmen tersebut tecermin dengan rating nan diberikan oleh lembaga pemeringkat. Kemudian, jasa nan diberikan perusahaan juga tidak terganggu.

Selain itu, kualitas investasi sendiri relatif bagus. Hal itu tampak dari imbal hasil investasi alias yield on investment (YOI) nan di atas pasar.

"Kualitas aset investasinya sendiri untuk THT dan AIP (akumulasi iuran pensiun) relatively bagus pak. Karena jika misalnya kita memandang ya, yield on investment kita tetap di atas rata-rata market, rata-rata industri," pungkasnya.

[Gambas:Video CNBC]

(ayh/ayh)