Dampak Kerja Sama Budi Daya Lobster RI-Vietnam bagi Ekonomi & Lingkungan

Jakarta -

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran (Unpad) Yudi Nurul Ihsan mengapresiasi kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengenai pengembangan budi daya lobster. Menurut Yudi sejauh ini kebijakan pemerintah nan tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 7/ 2024 itu sebuah terobosan baik.

"Kerja sama dengan skema dunia supply chain antar pemerintah alias G to G dengan Vietnam merupakan upaya untuk mereduksi penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) sekaligus meningkatkan pendapatan negara," kata Yudi dalam keterangan tertulis, Rabu (4/9/2024).

Yudi menyebut Permen KP Nomor 7 tahun 2024 adalah upaya pembenahan tata kelola BBL dari hulu sampai dengan hilir. Pembenahan dilakukan mulai dari penyelenggaraan langkah operasional penerapan kebijakan pengelolaan lobster, koordinasi antar lembaga mengenai dalam penerapan kebijakan dan program nan mendukung tata kelola lobster berkelanjutan, pemantauan dan pertimbangan aktivitas penangkapan BBL dan pembudidayaan lobster serta penyuluhan dan komunikasi kepada stakeholder tentang pentingnya menjaga keberlanjutan perikanan lobster.

"Regulasi ini merupakan ikhtiar KKP dalam memperkuat izin pengembangan budi daya lobster," tuturnya.

Senada, ahli bicara PT Idovin Aquaculture International Adinda Cresheilla menjelaskan Vietnam merupakan negara nan unggul di bagian budi daya lobster. Kerja sama dengan negara nan mempunyai pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia Tenggara itu dinilainya bakal memperbesar kesempatan Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok lobster dunia.

"Kerja sama ini men...