BPH Migas Dorong Pemda Awasi Penyaluran BBM Subsidi agar Tepat Sasaran

Jakarta -

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua Barat Daya dalam upaya pengendalian dan pengawasan BBM Subsidi.

Kerja sama ini diharapkan dapat mewujudkan penyaluran dan penyediaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) nan tepat sasaran dan tepat volume bagi masyarakat.

Adapun penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati berbareng Penjabat Gubernur NTB Hassanudin dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad.

"Acara ini sangat spesial lantaran perjanjian kerja sama ditandatangani dengan dua pemerintah wilayah sekaligus. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, BPH Migas melakukan pengawasan BBM subsidi nan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Tentu perihal tersebut tidak dapat dilakukan sendiri, memerlukan support dari pemerintah wilayah dan Aparat Penegak Hukum (APH)," kata Erika dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut Erika menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah wilayah untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan nan berlaku.

Diketahui, PKS ini juga merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara BPH Migas dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengendalian Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun kerja sam...