Biayai APBN Pertama Prabowo, Pemerintah Tarik Utang Lebih Awal

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka kesempatan melakukan prefunding untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Prefunding adalah istilah nan merujuk pada publikasi Surat Berharga Negara (SBN) sebelum dimulainya tahun anggaran sebuah APBN.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Riko Amir mengatakan kesempatan melakukan prefunding terbuka lantaran yield SBN nan turun belakangan ini. Menurut dia, penurunan yield SBN tersebut adalah kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan nan relatif murah.

"Biaya utang direpresentasikan dari yield nan menurun, kita punya opportunity publikasi utang tahun ini untuk pembiayaan tahun depan," kata Riko dikutip Senin (30/9/2024).

Riko menuturkan penyelenggaraan prefunding ini tentu kudu memandang kondisi penyelenggaraan pemenuhan utang untuk APBN 2024. Menurut dia, andaikan semua parameter itu telah terpenuhi, maka terbuka kesempatan pemerintah menerbitkan SBN prefunding.

Dia mengatakan prefunding diperbolehkan oleh Undang-Undang APBN. Namun, pelaksanaannya hanya bisa dilakukan pada kuartal-IV.

"UU APBN sudah mengangkat itu dalam pasal-pasalnya, tapi hanya boleh dilakukan pada triwulan IV," kata dia.

Adapun pada APBN 2025 alias APBN tahun pertama Presiden Terpilih Prabowo Subianto, pemerintah berencana menambah utang sebanyak Rp 775 triliun. Utang itu bakal berasal dari beberapa sumber seperti publikasi SBN, maupun pinjaman.

Utang sebesar Rp 775 triliun bakal berasal dari publikasi SBN netto sebanyak Rp 642,5 triliun. Sementara penarikan pinjaman bakal berjumlah Rp 133 triliun.

Dikutip dari salinan Undang-Undang APBN 2025, pinjaman bakal berasal dari dalam negeri sebesar Rp 5,1 triliun. Sementara pinjaman dari luar negeri ditargetkan mencapai Rp 128 triliun.

Adapun secara keseluruhan, postur APBN 2025 dirancang mempunyai shopping sejumlah Rp 3.621 triliun dan pendapatan sebesar Rp 3.005 triliun. Defisit anggaran pada tahun 2025 dirancang sebesar 2,53% dari PDB alias senilai Rp 616 triliun.

(haa/haa)

Next Article Wah! Penarikan Utang RI Turun Tajam, Sri Mulyani: Baru 71 T